Forum Konsultasi Publik 2026 sebagai Sarana Aspirasi dan Evaluasi Pelayanan

Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2026 bukan sekadar agenda rutin. Ini adalah wujud nyata dari prinsip kolaborasi yang menjadi salah satu nilai inti BerAKHLAK: bahwa pelayanan publik yang prima tidak bisa dibangun sendirian, melainkan harus dibangun bersama, baik bersama pengguna, bersama stakeholder, dan bersama sesama unit yang berjalan dalam tujuan yang sama.

Dibawah koordinasi Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPPOMN), tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempresentasikan standar pelayanan mereka dalam satu forum terpadu: Balai Pengujian Produk Biologi (BPPB), Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan (BPKOM), dan Balai Kalibrasi. Tema yang diusung “Memperkuat Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Adaptif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”.

Tabel 1. Jenis Layanan dari PPPOMN dan Tiga UPT PPPOMN yang Bersinergi dalam FKP 2026

Kolaborasi ini memiliki makna strategis yang melampaui efisiensi administratif. Ketiga unit ini sesungguhnya membentuk sebuah ekosistem pengujian yang saling bergantung: BPKOM menguji bahan kimia dan obat, BPPB menguji dan melakukan pelulusan bets produk biologi, dan Balai Kalibrasi memastikan bahwa seluruh instrumen yang digunakan keduanya memberikan pengukuran yang akurat dan tertelusur. Ketika ketiganya berdiri bersama di hadapan publik dalam satu forum, pesan yang tersampaikan adalah pesan tentang integritas ekosistem, bukan hanya karena daam satu Lembaga/ instansi yang sama.

Sorotan BPPB: Ketika Angka 93,29 Menjadi Tolak Ukur

Dari keseluruhan sesi FKP, paparan Kepala Balai Pengujian Produk Biologi menjadi salah satu yang membawa pesan substantif. Ibu Dwi Damayanti membuka dengan sebuah angka yang bagi banyak institusi pemerintah akan menjadi bahan kebanggaan, namun ia justru mempresentasikannya sebagai bahan refleksi.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPB tahun 2025 mencapai 93,29 hal tersebut meningkat dari 91,55 pada tahun 2024. Angka ini berada di kategori '“Sangat Baik”, namun yang membuat pemaparannya berbeda adalah apa yang ia sampaikan setelahnya: bukan pujian atas pencapaian itu, melainkan pengakuan jujur atas kekurangan yang masih ada, dan komitmen konkret atas tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan.

Tabel 2. Kinerja Layanan BPPB 2025 — Data yang Dipresentasikan dalam FKP 2026

Komitmen Tahun Lalu, Bukti Tahun Ini: Tindak Lanjut FKP 2025

Salah satu aspek paling berbobot dari paparan yang disampaikan adalah laporan tindak lanjut atas masukan yang diberikan dalam FKP tahun 2025. Tiga isu utama yang diangkat publik pada forum sebelumnya, seluruhnya telah diselesaikan:

ISU 1:  Layanan hewan uji terkendala dan tidak tersedia di INFALABS akibat efisiensi anggaran

Tindak lanjut: Layanan hewan uji dibuka kembali dan jumlahnya ditingkatkan sepanjang 2025.

ISU 2:  Template surat pemesanan hewan uji tidak tersedia di sistem

Tindak lanjut: Template kini tersedia di INFALABS pada bagian FAQs Layanan Hewan Uji, lengkap dengan buku petunjuk pembelian.

ISU 3:  Sertifikat pelulusan vaksin memerlukan waktu lama untuk diakses dan diunduh

Tindak lanjut: Pengembangan aplikasi Bio-Legacy dengan fasilitas surat pengantar otomatis, dikerjakan bersama Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) BPOM.

Pola ini mengangkat masalah secara terbuka, berkomitmen untuk menyelesaikannya, dan melaporkan hasilnya di forum berikutnya adalah definisi operasional dari akuntabilitas. Bukan dokumen tertutup yang tersimpan di lemari arsip, melainkan komitmen yang diucapkan di depan publik dan dibuktikan di hadapan publik yang sama.

Standar Pelayanan 2026: Sebuah Restrukturisasi Substantif

Inti dari FKP adalah paparan dan diskusi publik atas rancangan Standar Pelayanan Publik (SPP) BPPB 2026 yang akan menggantikan SPP 2025. Perubahan yang dibawa bukan sekadar pembaruan tata bahasa atau penyesuaian tanggal. Ini merupakan restrukturisasi yang merefleksikan perkembangan nyata dalam kapasitas, teknologi, dan pemahaman BPPB tentang kebutuhan stakeholdernya.

Tabel 3. Perubahan Substantif Standar Pelayanan Publik BPPB: dari SPP 2025 ke SPP 2026

Perubahan yang paling signifikan secara teknis adalah formalisasi layanan Pelulusan Batch/Lot Vaksin dalam standar pelayanan resmi. Untuk pertama kalinya, setiap tahapan dalam proses sertifikasi vaksin dimulai dari pengajuan sampel non-label, pengujian paralel antara industri dan BPPB, hingga evaluasi dokumen dan penerbitan sertifikat kini memiliki timeline yang tertuang secara eksplisit dalam dokumen standar pelayanan yang bisa diakses dan dipahami publik.

Suara dari Lingkungan: Diskusi yang Melahirkan Kepastian

FKP bukan hanya tentang paparan satu arah. Sesi diskusi yang berlangsung setelah pemaparan standar pelayanan menghadirkan momen-momen yang otentik: pertanyaan dari pengguna yang menerima layanan BPPB, dan respons langsung dari Kepala BPPB yang terbuka.

Suara Akademisi: Kejujuran tentang Hewan Uji

Prof. Fransiscus dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan sesuatu yang tidak mudah diucapkan di ruang publik: kekhawatiran ilmiah yang berbasis data. Dari hasil pemeriksaan histopatologi yang dilakukan secara mandiri oleh laboratorium FK UI dalam beberapa waktu belakangan, ditemukan adanya infestasi parasit Fasciola hepatica pada hewan coba yang diterima dari BPPB. Ia juga mencatat bahwa bobot hewan yang diterima sering kali lebih kecil dari yang dipesan.

Pertanyaan Prof. Fransiscus bukanlah tuduhan. Ia sendiri mengakui ketidakpastian mengenai sumber apakah berasal dari BPPB atau berkembang setelah pemeliharaan beberapa bulan di laboratorium FK UI. Namun justru di sinilah nilai dari forum publik: pertanyaan yang tidak nyaman mendapat tempat untuk diajukan, dan institusi yang dimintai pertanggungjawaban merespons dengan fakta, bukan retorika.

Ibu Dwi Damayanti merespons dengan transparansi penuh: BPPB telah melakukan monitoring kesehatan hewan setiap tiga bulan, dan secara makroskopis tidak teramati adanya kelainan. Namun ia juga mengakui bahwa akibat kebijakan efisiensi anggaran 2025, pemeriksaan histopatologi belum dapat dilakukan. Atas keluhan ini, drh. Fitra Yovita D. spesialis hewan BPPB menegaskan komitmen untuk investigasi lebih lanjut. Keputusan untuk menambahkan program pemberian obat cacing dan pemeriksaan histopatologi berkala sebagai salah satu tindaklanjut kemudian dituangkan secara resmi dalam Berita Acara FKP 2026.

Suara Industri: Apresiasi yang Lahir dari Kepercayaan

Agnes dari PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia membawa perspektif yang berbeda. Ia tidak datang dengan keluhan, melainkan dengan apresiasi yang tidak ringan bobotnya: selama 2025, PT Biotis sangat terbantu oleh kapasitas BPPB dalam mengakselerasi proses lot release vaksin khususnya di akhir tahun, sebuah periode yang oleh industri yang menyuplai vaksin untuk program nasional dikenal sebagai masa paling kritis dalam siklus produksi dan distribusi.

Apresiasi ini memiliki konteks yang perlu dipahami. Di akhir tahun 2025, volume permohonan lot release yang masuk ke BPPB jauh melampaui standar layanan normal. Setiap bets vaksin yang telah diproduksi memerlukan sertifikat pelulusan dari BPPB sebelum bisa didistribusikan ke fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia. Keterlambatan satu hari dalam proses ini berarti ribuan atau bahkan jutaan dosis vaksin yang terhenti di gudang sementara program imunisasi menunggu.

Bahwa BPPB berhasil menyelesaikan percepatan itu tanpa mengorbankan standar layanan adalah pencapaian yang tidak tertangkap dalam statistik rutin, namun terasa langsung oleh industri dan pada akhirnya oleh seluruh sistem kesehatan nasional.

Dari Diskusi Menjadi Komitmen: Sebuah Berita Acara

Tidak semua forum konsultasi menghasilkan sesuatu yang konkret. FKP BPPB 2026 mengakhiri sesinya dengan sebuah dokumen yang mengikat secara administratif: Berita Acara Peninjauan Ulang Standar Pelayanan. Dokumen ini ditandatangani oleh tujuh perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan.

Komitmen yang tertuang dalam Berita Acara mencakup dua hal utama terkait layanan hewan uji: pertama, optimalisasi anggaran untuk peningkatan pemeliharaan hewan uji; kedua, pelaksanaan program monitoring kesehatan hewan. Keduanya akan dilaksanakan sepanjang tahun 2026.

Yang penting dicatat adalah tujuh penandatangan tersebut mewakili setiap komponen di masyarakat. Dari akademisi, media massa, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, pengguna layanan, kelompok rentan, hingga organisasi kemasyarakatan. BPPB memastikan bahwa setiap segmen masyarakat yang berpotensi tersentuh oleh layanannya memiliki suara yang didengar dan tangan yang menandatangani komitmen bersama.

Di Balik Standar Pelayanan: Sebuah Kontrak dengan Bangsa

Ada sebuah paradoks yang menarik di forum seperti ini. Dokumen yang dipresentasikan standar pelayanan, timeline pengujian, tabel biaya PNBP tampak teknis. Namun di balik setiap baris tabel itu tersimpan sesuatu yang sangat manusiawi.

Setiap vaksin yang melewati proses lot release BPPB dan keluar dengan sertifikat pelulusan adalah vaksin yang boleh diedarkan ke puskesmas, rumah sakit, dan pos imunisasi di seluruh Indonesia. Setiap hewan uji yang sehat dan berbobot ideal yang dipesan oleh akademisi adalah hewan yang akan digunakan dalam penelitian yang mungkin akan menyelamatkan nyawa di masa depan. Setiap parameter waktu pengujian yang sekarang tercantum transparan dalam SPP 2026 adalah kepastian yang diberikan kepada industri, dan pada akhirnya kepada Masyarakat yang menunggu.

Forum Konsultasi Publik bukan sekadar kewajiban regulasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Forum ini adalah mekanisme di mana sebuah institusi negara memilih untuk terbuka dan transparan, dengan mengundang masyarakat untuk memberikan input. Dimana hal ini merupakan sebuah perwujudan pembangunan integritas.

Oleh: Tim Redaksi BPPB  |  Jakarta, 9 Maret 2026  |  Kategori: Pelayanan Publik & Zona Integritas